Gerak News, Jakarta- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan sawit merupakan aset negara sehingga semua pihak wajib menjaganya.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan Presiden Prabowo sangat memahami sawit sebagai komoditas strategis yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan energi nasional.
“Presiden memiliki kebijakan bagus untuk menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang harus dijaga oleh semua komponen bangsa. Lantaran, program kemandirian energi melalui B40 ataupun B50 membutuhkan sawit sebagai bahan bakunya,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu
Eddy juga mengharapkan dukungan kepala daerah serta aparat Polri-TNI untuk menjaga sawit sebagai aset negara dan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Indonesia sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
Menurut dia, dengan arahan Presiden tersebut, masalah pencurian dan penjarahan sawit di beberapa daerah bisa segera teratasi, bisa dihentikan supaya ada kepastian hukum dan kenyamanan berusaha.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah serta mengatasi aksi kriminalitas di perkebunan sawit seperti pencurian dan penjarahan.
“Aksi kriminalitas di perkebunan sawit saat ini sudah jauh berkurang, tidak separah beberapa bulan lalu,” katanya.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Eddy berharap RUU Komoditas Strategis segera disahkan untuk mendukung eksistensi sawit dan kenyamanan berusaha.
“Jadi dengan UU Komoditas Strategis ini bisa mendukung perlindungan industri sawit sebagai aset negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebun kelapa sawit adalah aset negara. Menurutnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia lantaran bernilai strategis. Karena itu, Prabowo meminta para kepala daerah, tentara, hingga polisi ikut menjaganya.
“Jadi, para bupati, gubernur, pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Redaksi Gerak News
