Gerak News, Jakarta- Angggota DPR-RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) sepakat dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diperingati setiap 9 Desember.
Dalam pernyataannya, Puan menolak politisasi hukum karena hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Pernyataan mbak Puan itu sangat benar, karena politisasi hukum tak akan membuat keadilan tegak, sebab yang tegak hanyalah dominasi politik dari kelompok tertentu,” ujar Gus Falah, Selasa (10/12/2024).
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, politisasi hukum muncul dalam beberapa momen kontestasi politik. Seperti dalam Pilkada serentak baru-baru ini.
Lokataru Foundation, sambung Gus Falah, pernah mengungkapkan ada upaya intervensi hukum untuk menekan salah satu pasangan calon gubernur dalam Pilkada Banten.
Gus Falah menegaskan hal-hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi.
“Maka, tepat pernyataan mbak Puan bahwa penegakan hukum korupsi harus berjalan secara adil, transparan dan bebas dari intervensi politik. Sebab intervensi politik hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan membuat kelompok politik tertentu mendominasi,” ujar Gus Falah.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penegakan hukum korupsi berjalan secara adil dan transparan.
Puan menolak politisasi hukum, serta menekankan independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Khususnya bagi KPK sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.
Redaksi Gerak News
