Gerak News, Jakarta- Anggota DPR-RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menanggapi seruan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich bahwa negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi Gaza.
Gus Falah menegaskan, pandangan Smotrich ini merupakan bukti jahatnya ekstremisme agama.
“Perlu diketahui,Smotrich ini pemimpin Partai Zionis religius yang berbasiskan pandangan agama Yahudi yang ekstrem. Dia berkali-kali menyuarakan agar negara Israel diorganisir sesuai dengan Taurat dan hukum Yahudi, jadi mirip ekstremis Islam yang mempropagandakan negara Islam atau khilafah,” ungkap Gus Falah, Sabtu (30/11/2024).
Gus Falah yang juga tokoh muda NU itu melanjutkan, Smotrich juga selalu memperjuangkan supremasi Yahudi di Israel serta wilayah Palestina.
Menurut Smotrich, wilayah Israel dan Palestina adalah tanah pemberian Tuhan bagi kaum Yahudi.
“Tak aneh bila orang-orang seperti Smotrich ini tidak mau mengakui keberadaan negara Palestina, dan mendukung perluasan pendudukan Israel di wilayah Palestina seperti Gaza, bahkan Tepi Barat,”ujar Gus Falah.
Gus Falah melanjutkan, korban dari kejahatan ekstremisme agama ala Smotrich ini bukan hanya bangsa Palestina, tapi juga kaum minoritas non Yahudi di Israel seperti warga Arab dan Kristen.
Gus Falah mengungkapkan, belasan tahun lalu Smotrich pernah mendirikan LSM Israel Regavim yang menggugat pembangunan rumah-rumah Arab di Tepi Barat dan wilayah Israel lainnya.
Pada 2015, Smotrich juga pernah mengatakan bahwa pengembang Israel jangan menjual properti kepada orang Arab.
” Jadi memang ekstremisme Yahudi yang bernuansa rasis dan intoleran inilah, yang melandasi pandangan Smotrich soal Gaza saat ini. Pandangan ekstremisme agama yang membahayakan perdamaian,” pungkas Gus Falah.
Seruan mengurangi setengah populasi Gaza itu disampaikan Smotrich ketika menghadiri acara yang digelar oleh Dewan Yesha, kelompok payung yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat, baru-baru ini.
Smotrich menyatakan negaranya harus menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh populasi daerah kantong Palestina tersebut dengan mendorong emigrasi sukarela.
Redaksi Gerak News
