Gerak News, Jakarta- Politisi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan, ‘kudeta’ terhadap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021–2026 Arsjad Rasjid mirip dengan apa yang dialami Megawati Soekarnoputri serta Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996.
Gus Falah mengungkapkan, Megawati juga pernah mengalami ‘kudeta’ di PDI, yang berujung pada tragedi 27 Juli 1996.
“Dulu, ibu Megawati dikukuhkan menjadi ketua umum PDI dalam Kongres Surabaya 1993. Namun, rezim Soeharto berupaya mengkudeta Ibu Megawati dengan menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum melalui Kongres Medan 1996,” papar Gus Falah, Selasa 17 September 2024.
Anggota DPR-RI itu melanjutkan, kudeta terhadap Megawati itu disertai juga dengan perebutan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta yang sejak awal dikelola pendukung Megawati.
Perebutan kantor DPP PDI yang dikenal sebagai Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli itu dilakukan kelompok Soerjadi, yang dibekingi rezim Soeharto.
“Dan sekarang peristiwa yang serupa dengan kudeta terhadap ibu Mega dan Kudatuli, terjadi pada pak Arsjad dan Kadin. Pak Arsjad dikudeta melalui Munaslub dan kantor Kadin pun direbut dari kepengurusan yang sah,” ungkap Gus Falah.
“Saya berharap siapapun yang mendalangi kudeta di Kadin ini bisa menggunakan akal sehat, untuk berhenti mengandalkan segala cara yang menistakan prinsip-prinsip demokrasi demi berkuasa,” sambung Anggota Komisi VII DPR-RI itu.
Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.
Namun, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar Sabtu (14/9), menghasilkan keputusan bahwa pengusaha yang juga anak dari Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasjid.
Keputusan ini diklaim didukung oleh 28 Kadin provinsi dari total 34, serta 25 asosiasi yang hadir dalam Munaslub tersebut.
Pengambilalihan secara paksa Kantor Kadin Indonesia di Gedung Menara Kadin, Jakarta pun terjadi. Sehingga kantor tersebut tidak bisa diakses oleh kepengurusan Arsjad karena mereka dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.
Redaksi Gerak News
