Gerak News, Jakarta- Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menegaskan kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi yang sempat membuat Paskibraka putri yang berhijab harus melepas jilbabnya, tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Sebagaimana diketahui, Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Gus Falah menyatakan, sebagai Kepala BPIP, Yudian memiliki otoritas penuh dalam menerbitkan sebuah kebijakan. Termasuk ketika menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang akhirnya membuat para paskibraka putri berhijab harus melepaskan jilbabnya.
“Keluarnya SK yang akhirnya meletuskan polemik itu berbasiskan otoritas penuh pak Yudian sebagai Kepala BPIP, tak ada intervensi Ketua Dewan Pengarah disitu,” tegas Gus Falah, Jumat 16 Agustus 2024.
Gus Falah melanjutkan, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah hanya memberikan arahan secara umum kepada pelaksana, termasuk Kepala BPIP terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Sedangkan soal detail kebijakan dari Kepala BPIP, Ketua Dewan Pengarah tak selalu mengetahuinya.
Gus Falah pun menegaskan, berbeda dengan di BPIP, Megawati memiliki otoritas penuh di PDI Perjuangan sebagai Ketua Umum.
Dan dari dulu hingga kini, tidak pernah ada pembatasan atau pelarangan jilbab di PDI Perjuangan.
“Bisa di cek, sangat banyak kader kami yang berhijab. Dan di setiap acara partai, para pengisi acara pun bisa mengenakan jilbab tanpa ada larangan dari ibu Ketua Umum,” tegas Gus Falah.
Bahkan, sambung Gus Falah, Baitul Muslimin Indonesia sebagai organisasi sayap keislaman PDI Perjuangan pernah menggelar ajang Hijab Hunt atau pencarian bakat model busana muslim pada 2018.
“Jadi, Ibu Megawati tidak memiliki rekam jejak membatasi apalagi melarang pemakaian jilbab. Sehingga sangat tidak tepat bila keputusan Kepala BPIP itu dihubung-hubungkan dengan Ibu Megawati,” tegas Gus Falah.
Polemik tentang jilbab Paskibraka berbuntut pada munculnya ‘serangan’ terhadap Megawati Soekarnoputri, khususnya di media sosial.
Posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dikaitkan dengan keputusan Kepala BPIP yang sempat membuat para paskibraka berhijab harus melepas jilbabnya.
Redaksi Gerak News
