Gerak News, Jakarta- Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan salam lintas agama merupakan praktik baik untuk menjaga toleransi di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan Yaqut merespons fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan salam lintas agama bukan bagian toleransi.
“Kemudian salam enam agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi, tidak semuanya harus dikaitkan dengan dari sisi psikologis. Jadi ada sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan,” kata Yaqut di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).
Yaqut menilai fatwa hanya sebuah rekomendasi. Ia menganggap salam lintas agama merupakan upaya menghormati kerukunan antarumat beragama.
Ia juga menegaskan salam lintas agama tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang.
“Apakah iya misalnya saya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu? Atau sebaliknya nonmuslim mengucapkan ‘assalamualaikum’, kemudian keimanannya berpaling? kan tidak,” ujar dia.
Yaqut lantas mencontohkan Nabi Muhammad SAW sempat menyampaikan salam bagi umat beragama selain Islam. Karena itu, ia meminta semua hal tak dilihat sekadar dalam perspektif teologis, melainkan ada ranah sosiologis.
“Nabi juga pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim. Itu mencampuradukkan, enggak? Makanya saya bilang jangan selalu tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis. Ada ranah sosiologis,” kata dia.
“Apalagi dalam konteks ke-Indonesia-an yang memiliki keragaman budaya kultur ras agama. Itu kan saling menghormati, caranya begitu,” tambahnya.
Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa tentang salam lintas agama dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Bangka Belitung beberapa waktu lalu.
Fatwa tersebut menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ‘ubudiyah. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.
“Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis.
Redaksi Gerak News
